Inilah 5 Indikator Kota Layak Huni Semakin padatnya kota Jakarta membuat orang-orang yang di dalamnya merasa tidak terlalu nyaman tinggal. Untuk mengetahui apakah Jakarta masih layak huni simak penjelasannya berikut ini Posted on 23 September 2013 | Reporter: Hamzah Al Rasyid (@princeofzaza) Belum lama ini sebuah lembaga mengeluarkan kota-kota yang layak huni di seluruh dunia. Dan dalam daftar tersebut 10 besarnya masih dihuni oleh kota-kota yang berada di Australia. Karena kota yang layak huni harus
Read moreYear: 2013
Kampanye Penyelamatan Hutan Aceh Terus Berlanjut Upaya-upaya kampanye penyelamatan hutan Aceh terus berlanjut. Kali ini para orang muda yang bersuara. Kerusakan hulu DAS Tamiang Upaya-upaya kampanye penyelamatan 1,2 juta hektare hutan Aceh dari deforestasi, terus berlanjut. Kali ini para orang muda yang urun suara. Sebelumnya sejumlah ahli konservasi dan koalisi masyarakat Aceh telah menuntut pemerintah tidak mengubah Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh. Hal ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang difasilitasi oleh ChangeOrg
Read moreMerayakan Area Publik di PARK(ing) Day Tak banyak yang tahu bahwa satu hari di pekan ketiga bulan September dirayakan sebagai hari ?taman? sedunia. Hari di mana berbagai kelompok merayakan keleluasaan mereka menikmati area kota yang biasanya tersita sebagai lahan parkir itu dinamai PARK(ing) Day. Kelompok-kelompok yang mengadakan PARK(ing) Day ini akan mengokupasi lahan-lahan parkir dan menyulapnya menjadi taman hijau di mana para pendukung yang terdiri dari masyarakat umum, seniman, juga aktivis tata kota dan lingkungan
Read moreJAKARTA, KOMPAS.com — Kota layak huni harus mampu menyediakan ruang publik yang layak bagi warga. Ruang publik ini dapat menjadi tempat berinteraksi sekaligus ruang berekspresi bagi warga. Arsitek perkotaan, Sigit Kusumawijaya, mengatakan, ada lima indikator dalam penentuan kota layak huni tersebut. Indikator itu meliputi stabilitas, kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, serta infrastruktur. Ruang publik, kata Sigit, dapat masuk ke dalam hampir kelimanya. Dari segi budaya dan lingkungan, ruang publik dapat tercipta melalui ruang terbuka hijau
Read moreURBAN FARMING AS AN ACT OF COMMUNITY EMPOWERMENT by Sigit Kusumawijaya INTRODUCTION The world’s population hit more than 7 billion people in 2011, and is expected to grow to about 9 billion by 2050. This will inevitably require an increase in demand for residential land and food. In the large cities, the focus is clearly on the development of residential and business areas, with the incessant demand for real estate, apartments and commercial areas. On the
Read moreJakarta - Kota Jakarta kembali berpartisipasi dengan kota-kota lainnya di dunia dalam gerakan PARK(ing) Day. Ini merupakan upaya untuk mengembalikan ruang publik yang selama ini sudah beralihfungsi menjadi ruang yang digunakan hanya untuk segelintir orang, misalnya adalah ruang parkir bahu jalan. Tahun ini, kampanye PARK (ing) Day dilakakukan oleh Komunitas Ruang Publik Jakarta bekerja sama dengan SIG Architect and Urbandesigner serta didukung oleh ITDP (Institute for Transportation and Development Policy). Tujuannya untuk meningkatkan kualitas ruang
Read moreBy Marisa Novara and MPC Research Assistant Jason Brown October 2, 2013 For the past few years, Metropolitan Planning Council (MPC) has been covering the evolving phenomenon of Park(ing) Day, the third Friday in September that is now celebrated globally as a day to take back the streets by temporarily claiming parking spaces as people places. Park(ing) Day is not only a fun opportunity to play with urban space in a different way, but also a
Read moreGovt Urged to Halt Spatial Planning Bylaw Revision The Jakarta Post, Jakarta | National | Thu, April 18 2013, 8:55 PM Representatives of youth organizations concerned with the environment and spatial planning are calling upon the Aceh governor and the Aceh Legislative Council (DPRD) to withdraw a draft revision of the province’s spatial planning bylaw. They suspect there is an intention to change the Aceh Spatial Planning Bylaw so that forest conversions for industrial purposes
Read more